Dalam presentasi perencanaan pembangunan, program - program secara umum masih konsisten dengan program Kang Bupati, yakni Nawa Dharma Nyata. Ada 9 program prioritas yang tertuang di dalamnya, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, perdagangan, UMKM, mengurangi angka kemiskinan, kedaulatan pangan, dan pemerintahan yang bebas KKN.
"Forum Konsultasi Publik ini adalah awal persiapan RKPD Ponorogo tahun 2024. Untuk tahun depan, kami menyiapkan lima program prioritas, meneruskan program yang kemarin. Tujuan akhir tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo," kata Kang Bupati.
Lima program prioritas itu adalah pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan; penguatan koneksi antar wilayah dengan peningkatan infrastruktur; peningkatan ketentraman, ketertiban umun serta peningkatan pelayanan publik; dan peningkatan kepedulian sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sunarto berharap dalam proses awal ini sudah ada masukan dari stakeholder. Dari pihak legislatif, masukan berasal dari aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses. Untuk tahun politik 2024, Sunarto meminta kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Kita berharap di rancangan awal ini sudah ada masukan - masukan dari stakeholder. Kita sudah melakukan reses, aspirasi yang kita serap melalui reses ini akan kita kumpulkan dan kita bahas. Tahun 2024 itu tahun politik, pesan saya jangan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Menurut Kepala Bappeda Litbang Ponorogo Agus Sugiharto, sudah ada masukan dari berbagai pihak, contohnya dari perguruan tinggi, lembaga, dan organisasi. Namun akan dilihat dulu keselarasan dengan program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, urgensi dan output. Satu hal yang pasti, semua program pembangunan tentu untuk kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan masyarakat.
"Masukan tentunya akan kita metriks dan sesuaikan dengan prioritas. Kita lihat sejauh mana urgensi dan outputnya bagi pembangunan daerah. Kita juga perlu menyeimbangkan dengan pusat dan provinsi," terangnya. (Red)
0 Komentar